Belanja Menggambarkan Pencapaian Sasaran

Oleh: Todi Kurniawan, SE, M.Sc (Kabid Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah)

Kamis, 13 Januari 2022 20:06

Pada opini sebelumnya kita sudah menemukan isu yang utama adalah menyesuaikan maksud dan tujuan dibalik pemilihan program-program  dan penentuan kegiatan serta sub kegiatan yang ada dibawah program-program pada RPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Besar harapan kita pada Hasil Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini, ditetapkan dengan maksud memberikan restrukturisasi ulang dan perbaikan terhadap indikator sasaran dan tujuan pemerintah terhadap arah serta target yang lebih baik. Hasil penyusunan ini juga menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dengan tujuan untuk mewujudkan visi, misi daerah dan arah pembangunan yang disepakati Bersama. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Pada akhirnya pembangunan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan terukur.

Belanja-belanja  yang terdapat pada program, kegiatan dan sub-kegiatan yang ada di Renstra seharusnya compatible dengan sasaran-sasaran RPD, permasalahan kota, prioritas nasional dan provinsi, mungkin masih pada penanggulangan Covid-19 dan hal-hal lain yang semua ini tergabung dalam target kinerja. Otomatis target kinerja  seharusnya tergambar dari belanja-belanja yang dibuat pada sub kegiatan oleh perangkat daerah.

Kemampuan BAPPEDA beserta Perangkat Daerah untuk melakukan penyelarasan atas target kinerja dengan belanja yang ada pada program, kegiatan dan sub kegiatan mutlak diperlukan. Sehingga penggunaan pendekatan  anggaran yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip SAKIP dapat terjadi. Jangan sampai pendekatan yang kita lakukan masih  berdasarkan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya. Hal  ini sangat substantif, diperlukan frekuensi yang sama antara pimpinan, BAPPEDA dan perangkat daerah  ini untuk implementasi nya.

Selanjutnya proyeksi pendapatan daerah yang merupakan awal dari penghitungan kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah harus memiliki legitimasi yang kuat. Secara tekhnokratis, BAPPEDA sebagai sebuah institusi yang mengawal perencanaan seharusnya telah mengetahui berapa sebenarnya kemampuan keuangan daerah. BAPPEDA juga memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan secara intens tentang hal ini kepada Decision Maker. Jangan sampai legitimasinya menjadi lemah yang membuat  proyeksi pendapatan masih bisa bergerak dan potensi untuk “membengkak/dikelembungkan” -karena syahwat belanja- menjadi sangat besar.