PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEBELUM PILKADA SERENTAK 2024

Oleh : Todi Kurniawan SE, M.Sc (Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)

Senin, 10 Januari 2022 13:10

Kota Pekanbaru adalah satu diantara daerah yang memiliki Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Pemilihan Kepala Daerah yang baru dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 sesuai dengan amanah Pasal 201 ayat (8)) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Sehingga Kota Pekanbaru tidak memiliki Kepala Daerah hingga Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. Dalam hal penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan tahunan disusunlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 yang berakhir pada tahun 2022, akan diteruskan oleh Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dengan daerah dan disusun secara teknokratis, yakni menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja.

Tata cara dan Tahapan Penyusunan  Rencana Pembangunan Daerah (RPD) diatur oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mengamanatkan dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 - dalam hal ini adalah Kota Pekanbaru - harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.   Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2.   Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pekanbaru 2005-2025.

3.   Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022

4.   RPJMD Provinsi Riau 2018-2023

5.    Isu-isu strategis yang berkembang

6.    Kebijakan nasional

7.    Regulasi yang berlaku

Apakah RPD akan sama dengan RPJMD ? Jawabannya ada pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut. Secara Dokumen sama, ada 9 Bab yang harus disusun. Hanya saja Pada BAB V tidak ada Visi dan Misi. Sayang nya instruksi Menteri Dalam Negeri Tersebut tidak merinci hal-hal apa saja yang ada pada setiap Bab. Apakah merujuk pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang memuat tata cara penyusunan RPJMD? Hal ini sangat bisa diperdebatkan karena Instruksi Menteri tersebut tidak spesifik harus mengikuti Permendagri no 86 tahun 2017. Sehingga bisa saja dalam proses penyusunannya tidak harus "saklek" Mengikuti Pedoman Permendagri. Atau sebenarnya ada perintah tersirat yang tidak tersurat karena Permendagri Nomor 86 secara judul tidak ada memuat tata cara penyusunan RPD sehingga pesan tersirat disampaikan dengan menyamakan jumlah BAB yang harus dibuat namun tidak mungkin secara tersurat memerintahkan harus mempedomani Permendagri tersebut.

Disisi yang lain ada juga hal yang menguatkan bahwa tidak harus RPD mengikuti Permendagri 86, karena di Permendagri 86 waktu penyusunan RPJMD sampai ditetapkan  sangat lama yaitu 6 Bulan setelah Kepala daerah dilantik. Akan tetapi pendapat ini dibantah lagi dengan alasan wajar saja 6 Bulan penyusunan karena RPJMD harus di PERDA kan. Sedangkan RPD hanya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dan disusun kurang dari 3 Bulan

Catatan penting lain yang harus diperhatikan adalah RPD tidak memerlukan Dokumen KLHS sebagaimana RPJMD perlukan. Pada Permendagri 86 tahun 2017 mensyaratkan Dokumen RPJMD harus di-KLHS-kan agar Kebijakan, Rencana dan Program (RKP) sudah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (DD-DT) lingkungan atau pisau analisis KLHS lainnya.

Sebagai tambahan diskusi disebutkan bahwa RPD dan RPJMD memerlukan konsultasi publik. Artinya partisipasi para pemangku kepentingan (Stakeholder) terhadap dokumen ini sangat diperlukan, namun untuk RPD tidak memerlukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang) karena bisa jadi Dominasi Perencanaan Secara Teknokratik sangat kental.

Catatan terakhir yang harus diperhatikan adalah sebagaimana RPJMD, RPD juga harus di Reviu oleh APIP atau inspektorat kota. Hanya saja waktu me-Reviu sangat singkat untuk RPD sehingga diperlukan komunikasi dan kerja sama yang intens dengan APIP agar dokumen ini bisa selesai tepat waktu. Kita ketahui sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, RPD harus di fasiltasi oleh Pemerintah Provinsi dan syarat fasilitasi tersebut salah satunya adalah adanya surat Reviu dari APIP yang dilampirkan.

Dari seluruh catatan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa RPD bukan RPJMD dan tidak harus mengikuti Permendagri 86 2017 sebagai Pedoman. Namun tetap saja diantara dokumen ini ada irisannya dan ada yang harus di contoh oleh RPD terhadap tata cara penyusunan RPJMD dan ada yang tidak harus dicontoh. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan RPD adalah RPJMD yang Compact.