RPD dan Renstra 2023-2026 Bersamaan ?

Oleh: Todi Kurniawan, SE, M.Sc (Kabid Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah)

Selasa, 11 Januari 2022 10:12

RPD dan Renstra 2023-2026 Bersamaan ?
RPD dan Renstra 2023-2026 Bersamaan ?

Ada hal menarik yang disebutkan di instruksi Menteri Dalam Negeri yaitu "Penyusunan  RPD Prov/Kab/Kota 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Prov/Kab/Kota 2023-2026".

Di bagian yang lain disebutkan bahwa "Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Prov/Kab/Kota 2023-2026 memperhatikan tujuan sasaran RPD  Prov/Kab/Kota 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah"

Waktu penyusunan yang singkat sepertinya memaksa Mendagri untuk mengeluarkan instruksi ini. Karena biasanya Renstra Perangkat Daerah (PD) selalu mengacu dan mempedomani dokumen pada tingkat kota yaitu RPJMD. Dalam keadaan RPJMD diganti dengan RPD proses penyusunannya dilakukan secara bersamaan.

Sepintas kita akan berfikir bahwa ketika proses penyusunannya dilakukan secara bersamaan maka Perangkat Daerah akan relatif leluasa dalam penyusunan dokumen perencanaannya. Bahkan instruksi Menteri ini memberikan keleluasaan Perangkat Daerah dengan membuka pintu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Akibat keleluasaan dari perangkat daerah ini lantas dimana dokumen RPD akan menjadi rujukan dan acuan? Dimana kita ketahui RPD tersebut sejatinya adalah dokumen pada tingkat kota yang seharusnya menjadi panduan dan kompilasi Program dari seluruh perangkat daerah.

Jawabannya ada pada Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah. Seluruh program, Kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renstra memerlukan pendanaan untuk menjalankannya. Sehingga keleluasaan tadi dibatasi dengan pendanaan yang ada dan letak dari perhitungan pendanaan atau kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah ada pada dokumen RPD. Gambaran keuangan daerah  baik dari sisi pendapatan maupun belanja ada di RPD. Program-program prioritas akan menjadi program yang akan diutamakan pendanaanya sehingga pada tahap inilah Renstra dan RPD akan bertemu. 

Berdasarkan hal diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa silahkan perangkat daerah membuat Renstra dengan berbagai macam program dan kegiatan didalamnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah,  namun program tersebut sudah punya daftar sub kegiatan. Bahkan Program yang harus di "coret" ketika kenyataan Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi.