BAPPEDA

Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023 telah diselenggarakan pada Selasa 8 Februari 2022, bertempat di Hotel Pangeran Kota Pekanbaru. Forum Konsultasi Publik ini fokus membahas tiga bidang yaitu Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Insfrastruktur dan Bidang Perekonomian. Kepala Bappeda Kota Pekanbaru Bapak Ahmad, ST., MT. memimpin forum konsultasi publik dan didampingi oleh Sekretaris Bappeda dan seluruh Kepala Bidang serta Fungsional Perencana Ahli Bappeda Kota Pekanbaru. Forum Konsultasi Publik dihadiri oleh lebih kurang 250 peserta, baik secara online maupun offline dengan mengundang unsur Pemerintah Provinsi, unsur Legislatif dan Pemangku Kepentingan lainnya baik Swasta maupun Organisasi Kemasyarakatan.

         Sekretaris Bappeda Ibu Hj. Boge Peni, SN, SP, M.Si. menyampaikan Laporan selaku Ketua Penyelenggara Forum Konsultasi Publik. Kemudian Kepala Bappeda Kota Pekanbaru Bapak Ahmad, ST., MT membuka acara dan memberi pengarahan bahwa Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk memupuk rasa kepemilikan publik terhadap perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya keterlibatan publik, maka rasa kepemilikan diharapkan terus tumbuh, sehingga forum konsultasi publik tidak hanya sekedar pelaksanaan regulasi dengan kata lain forum konsultasi publik merupakan wujud dari keterbukaan pemerintah dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Disisi lain Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu rangkaian dalam proses perencanaan pembangunan sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara  Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

                      Bidang Sumber Daya Manusia, dr. Wildan dari Forum Kota Sehat Pekanbaru menyampaikan “Baru 38 % di kota  Pekanbaru yang sudah mempunyai jamban (ODF). Diharapkan pada tahun 2023 nanti kelurahan ODF sudah mencapai 100%, dan kami dari forum kota sehat kota Pekanbaru akan bersama-sama dinas kesehatan turun ke kecamatan dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan serta memberikan pembinaan kepada masyarakat yang menjadi sasaran OPD.

Dinas Kesbang Kota Pekanbaru menyampaikan saran “Kasus narkotika di Provinsi Riau termasuk kasus tertinggi di Indonesia sangat berbahaya, terkait Inpres nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Perangkat daerah diminta agar membuat himbauan bahaya narkotika dan penggunaan narkoba yaitu dengan membuat informasi-informasi bahaya narkoba, membuat video, atau baleho”.

Pada bidang infrastruktur, M.Ihsan dari Universitas Riau menyarankan agar prioritasnya melebarkan jalan garuda sakti-kubang dan bukan fly over. Pentingnya meningkatkan kualitas jalan lingkar (Kubang, Garuda Sakti), karena selain juga menampung transportasi permukiman yang ramai di sekitar jalan itu. Bila fly over dibangun tetapi pelebaran kubang tidak ada, maka akan sia-sia.”.

DPRD Kota Pekanbaru juga menyarankan untuk penanganan banjir dari masterplan hanya perlu koordinasi dengan berbagai pihak, dan perlu adanya gerakan menampung air hujan sehingga tidak selalu perlu memperlebar drainase dan dapat menghemat anggaran Pemko. Masalah sampah juga sering ditemui masih berserakan. Masalah sinergi, masih ada pasien yang ditolak untuk ditangani oleh Rumah Sakit Madani, sedangkan sebelumnya sudah ada kesepakatan pembangunan RS Madani ini untuk menangani masyarakat kurang mampu. Masalah sertifikat kepemilikan tanah di kawasan KIT juga belum ada sertifikat saat ini”.

Ir. Ahliyul Rauf Selaku Tokoh Masyarakat/Ketua Tim Penanganan Banjir di Sidomulyo Timur berharap BAPPEDA Kota Pekanbaru agar mulai memperhatikan Pekansikawan dan pendangkalan Sungai Siak yang dipengaruhi oleh bawaan pasir dari Sungai Sibam. Beliau menawarkan untuk membangun jalan memotong sampai di Sungai Sibam. Kemudian Camat Rumbai Timur juga berharap agar pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan di kelurahan Sungai Ukai dan kantor Kelurahan Sungai Ambang.  Rafli, Bidang Infrastruktur Bappedalitbang Provinsi Riau mengajak untuk mensukseskan pencapaian SPM persentase RT yang mengakses air minum layak dan sanitasi layak serta peningkatan infrastruktur permukiman daerah kumuh.

                  Bidang Ekonomi Darmayuda, SE.,M.Si dari FEKON UNRI menyampaikan saran perlu adanya kajian-kajian terkait proses penyusunan anggaran, karena melihat adanya perbedaan nilai saat perencanaan RKPD dan penganggaran APBD. Pemerintah sebagai fasilitator penyusunan anggaran, perlu tepat sasaran dalam penyusunannya. Ade Chandra, S.E., MMgt., CIRBD selaku  Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah juga menyarankan dalam pengembangan ekonomi syariah di Kota Pekanbaru, perlunya Bank BPR Kota Pekanbaru dan Bank Riau Kepri menjadi bank syariah. Dalam pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru, perlu melibatkan lembaga syariah (Baznas, MES, dll). Perlu adanya pendanaan syariah untuk pengembangan ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru.

Ir. Yuyun Hidayat dari KADIN Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa perlu pembinaan dan bantuan kepada UMKM dalam rangka PEN. H. Agusman Sikumbang  Selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) juga berpendapat perlu adanya pengembangan pasar untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Subsidi tepat sasaran, menyisir pelaku usaha pasar dan UMKM, tidak kepada pihak swasta ekonomi kuat. Mohon diikutsertakan dalam forum pembangunan lainnya. Berapa jumlah UMKM dan Apa yang telah dilakukan Pemko untuk membantu UMKM ?”

Semua masukan dan saran langsung ditanggapi oleh Kepala Bappeda dan Seluruh Kabid Bappeda Kota Pekanbaru. Masih banyak lagi saran dan masukan dari OPD-OPD untuk pembangunan Kota Pekanbaru pada bidang pembangunan manusia, infrastruktur dan perekonomian agar lebih baik kedepannya.  Mari Kita bersama-sama berkolaborasi untuk membangun Kota Pekanbaru lebih maju. Kita harus melakukan percepatan dalam pembiayaan kegiatan pembangunan Kota Pekanbaru